apa yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah. Sebagian orang mengira retribusi daerah sama dengan pajak daerah. apa yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang pajak dan retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang – Undang dimaksud. Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan piutang pajak daerah dengan: 1. 2. Sudah 30 Artikel Lomba Menulis Pajak dan Politik Terbit! Simak di Sini. Pendapatan pajak. 06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara. Contoh aset lancar. Dalam dunia perpajakan, kita mengenal dua istilah populer yaitu utang pajak dan piutang pajak. Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah di mana didapatkan saldo piutang retribusi sebesar Rp. Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Teguran. 782. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Sementara, pengertian retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,. 2. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-undang ini merupakan pintu gerbang reformasi di bidang birokrasi dan ekonomi. 6 Retribusi Penyebrangan di air 4 . TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran. Pasal 8. Pungutan retribusi adalah pungutan atas jasa ataupun izin yang diberikan pemerintah daerah buat kepentingan pribadi ataupun badan. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan. Prosedur penghapusan piutang pajak diatur dalam Undang-undang No. 12. Berdasarkan pengertian dari PAD di. 0 1 Kas di Kas Daerah xxx 1. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi. Sebagai konsekuensi dari timbulnya utang pajak ini, atas wajib pajak. Piutang dividen dan bunga. Walikota Tual menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 1 . 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran. Restitusi. Email. Feb 27, 2015 · Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedaluwarsa adalah masa habis berlakunya masa kewajiban membayar Pajak dan/atau Retribusi. Pasal 11 Cukup jelas. Jul 27, 2020 · Berdasarkan UU tersebut, terdapat berbagai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. 000. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai. 4. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum lama ini dicabut dengan UU No. Piutang yang dilakukan penghitungan penyisihan piutang meliputi: a. Berikut perbedaan pajak dan retribusi, dirangkum Liputan6. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada PresidenPendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang didapat daerahdengan cara memungutnya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1 . 28 tahun 2009). huruf a merupakan Piutang Daerah yang tercantum dalam a. 12. Apalagi bagi Anda yang sudah familiar dengan istilah pajak. Aset lancar termasuk aset yang mudah dan cepat sekitar kurang dari 12 bulan untuk diubah menjadi dana tunai dengan cara diperdagangkan ke dalam pasar tertentu. Menurutnya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, setidaknya terdapat enam permasalahan. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli. 000. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. Oct 7, 2021 · PajakOnline. Faktur belum dibayar umumnya berisi jumlah barang dibeli, nominal uang muka, sisa piutang, dan jatuh tempo pelunasan. Pajak dan retribusi merupakan dua hal yang berbeda apabila merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 2007. Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 1 . Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen. Bentuk aktiva lancar yang kedua adalah piutang dagang yang berarti tagihan perusahaan kepada pihak lain yang melakukan transaksi pembelian barang. a) dokumen-dokumen pengganti berupa fotokopi data rekapitulasi yang terkait dengan dokumen piutang yang akan dihapuskan; dan 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK. Menurut Ahmad Yani (2002:55) Menurut beliau Daerah provinsi serta kabupaten dan juga kota itu diberikan sebuah peluang didalam menggali potensi dari sumber-sumber keuangannya itu dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah atau sudah ditetapkan, sepanjang itu untuk memenuhi kriteria yang telah atau sudah ditetapkan serta juga. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha dinyatakan berlaku paling. Piutang dari pungutan pendapatan daerah antara lain: 1. PAD sendiri bertujuan untuk memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan. UU No. Pendapatan hibah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Piutang pajak daerah; 2. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan. 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pajak Daerah terdiri dari pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut. Definisi pajak daerah menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. com – Informasi seputar jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting diketahui mengingat terbitnya regulasi baru sebagai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur. yang. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah. SKPKB adalah surat ketatapan pajak yang menentukan besarnya. c. Favorite. 10. Siahaan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasan seputar retribusi di bawah ini! Apa itu retribusi? Retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan daerah yang. 2. , hlm. Pasal 7. 14. pajak daerah dan piutang retribusi daerah atau Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan. 24 tahun 2005 Permendagri No. Retribusi Daerah adalah pajak daerah yang dibayarkan untuk layanan atau izin tertentu yang secara khusus disediakan dan disediakan oleh pemerintah daerah. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. 21. Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP adalah pungutan yang dibayarkan, baik oleh orang pribadi ataupun sebuah badan. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 6. Ketentuan dalam Staatblad 1901 dan 1907 tentang piutang-piutang negara yang dapat dihapus Dalam Pasal 18 Stbl 1901 No 325 ditentukan bahwa pemerintah menerapkan baik sebagai peraturan umum atau dalam hal tertentu, piutang-piutang negara yang2020. bahwa berhubung dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan. Sistem dan Prosedur Pencatatan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Judul. surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011. Dalam kehidupan sehari-hari retribusi ini sudah tidak asing lagi karena setiap fasilitas umum yang digunakan pasti akan dikenakan retribusi daerah . Dec 3, 2021 · Retribusi perizinan tertentu. 3. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011. 32/2004,aturan dan ketentuan mengenai manajemen keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1. Jika hutang tersebut perlu dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka disebut liabilitas jangka pendek. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa: 1) pengenaan retribusi atas jasa tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan;. Sesuai Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan. Pasal 115 Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Selain itu retribusi daerah bisa dipungut atas bisnis atau atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah. Unduh. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. 22 Siahan, P. Pajak daerah dan retribusi ternyata merupakan dua hal yang berbeda, singkatnya. Perbedaan paja k dan retribusi juga bisa dikenali dari sifat-sifatnya. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh. 26 Ibid. 34 Tahun 2000, mendefinisikan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai. 16. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh. Pemerintah. Hak daerah dalam bentuk piutang daerah tidak seluruhnya dapat diterima sesuai yang diharapkan. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Terhadap piutang daerah dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada dasarnya dapat dilakukan penghapusan sehingga menyebabkan hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas piutang daerah dimaksud, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalamDalam perusahaan aset terbagi menjadi dua jenis, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau yang lebih dikenal dengan UU PDRD, lalu terdapat aturan lain dibawahnya yang merupakan aturan lanjutan dari UU No. Pasal 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yan g selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Jenis objek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibagi menjadi 6 bidang. 4. Hal tersebut diungkapkan Ketua Program Studi DIII Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Ismet Ismatullah dalam webinar series DDTC bertajuk “Persoalan Optimalisasi Pajak Daerah”. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang merupakan pembayaran dari jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan secara khusus dan diberikan oleh. Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbeda-beda. Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Permasalahan hukum kedua ini dikaji dengan menggunakan May 22, 1997 · KETENTUAN PERALIHAN. 2. Peraturan Pemerintah – 66 TAHUN 2001. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik. Piutang lain-lain PAD yang sah; b. Buku ini berisi penjelasan mengenai jenis, objek, subjek, tarif, penghitungan, pembayaran, dan penagihan pajak. Pajak · Utang negara · Defisit pebelanjaan · Waran (pembayaran) Bank dan perbankan. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara. Perbedaan pajak dan retribusi serta sumbangan adalah sumbangan sifatnya gak wajib, beda dengan pajak dan retribusi. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya. PENJURNALAN TRANSAKSI PADA SKPD I. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan. Tarif dapat ditentukan seragam. Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah? 4. 2 . 14. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP 55/2016) mengamanatkan atas piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi. Diupdate. (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi. Administrasi yang dimaksud tidak hanya pada badan-badan pemerintah saja, tetapi juga terdapat pada badan-badan swasta. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Ekuitas dana investasi yaitu kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang. dikompensasi dengan kebijakan Pajak Daerah yang berpotensi meningkatkan penerimaan khususnya untuk kab/kota. Sehingga, sudah pasti Anda tidak asing dengan istilah pajak. Bupati adalah Bupati Bone. +62804 1 501 501. daftar yang berisi Piutang retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT yang. Beberapa manfaat dari aktiva lancar seperti membeli bahan baku,. 2. MENTERI KEUANGAN, Menimbang. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dapat dilakukan atas dua kondisi: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak padahal seharusnya tidak terutang pajak),. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihanc. b. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya. Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah pusat/daerah, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalamPelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menemukan momentumnya pada masa reformasi, yakni dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. U. Piutang Usaha (Account Receivable) Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Pasal 8 (1) Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ditetapkan sebesar: a. 2 . Belum memiliki mekanisme penagihan dan penghapusan piutang Retribusi Daerah dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Belum Mengatur. 2) retribusi daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah9; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah10; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri atas11:CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. com. bahwa Retribusi Daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dihapuskan; c. 2. Hubungan Antara Keuangan Daerah Dengan Keuangan Negara C. Pajak Daerah yang terutang dan atau Retribusi Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian dan. Jun 6, 2019 · (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Piutang pajak merupakan hal yang wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang melampaui satu periode berikutnya. . ABSTRAK: Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mengimplementasikan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. “ Pertama, tingkat rata-rata. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Pasal 13 Piutang Negara/Daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan tetap dikelola dan diupayakan. Di situ disebutkan mengenai definisi retribusi. Pendapatan pemerintah. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban.